meta content='raXa6nkIfdXiFBhvXAvyw61NbnQ' name='alexaVerifyID'/> javascript:; PENAGIHAN PAJAK ( PPSP ) ~ SHARING ILMU BARU

Sabtu, 16 Juni 2012

PENAGIHAN PAJAK ( PPSP )

        Direktorat Jenderal Pajak adalah lembaga yang ditunjuk oleh undang-undang untuk melaksanakan fungsi pelayanan, pengawasan dan penegakan hukum terhadap masyarakat Wajib Pajak. Penagihan Pajak adalah salah satu fungsi penegakan hukum yang diberi kewenangan oleh undang-undang perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak.
       Tujuan penagihan pajak adalah agar Wajib Pajak atau Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak. Agar tujuan penagihan pajak tersebut tercapai, maka diperlukan serangkaian tindakan yang dapat diambil oleh Jurusita Pajak mulai dari tindakan penerbitan Surat Teguran atau sejenisnya,kemudian penyampaian surat paksa, penyampaian surat perintah melakukan penyitaan dan pelaksanaan penyitaan, penjualan barang hasil penyitaan, sampai dengan tindakan pencegahan bepergian ke luar negeri dan penyanderaan.
Tindakan penagihan pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan tidaklah harus tuntas dilakukan seluruhnya, namun urutanurutan tindakan hanya dilanjutkan apabila Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya. Misalnya saja atas suatu utang pajak telah dilakukan tindakan penagihan sampai dengan penyampaian Surat Paksa dan kemudian Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihannya, maka kegiatan penagihan selesai sampai pada tindakan penyampaian Surat Paksa dan tindakan penagihan selanjutnya yaitu penyampaian Surat Perintah Melakukan Penyitaan tidak perlu dilakukan.
       Serangkaian tindakan penagihan pajak telah diatur dengan prosedur dan urutan jangka waktu yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Apabila salah satu prosedur penagihan pajak tidak dilalui sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan akan menimbulkan masalah berupa gugatan yang diajukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap tindakan penagihan pajak. Walaupun sesungguhnya, gugatan dari pihak Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap tindakan penagihan pajak yang telah dilakukan.
        Direktorat Jenderal Pajak tidak akan mengganggu tindakan penagihan pajak tersebut, namun akan berakibat bertambahnya beban pekerjaan yang harus diselesaikan oleh seorang juru sita.Dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP), terdapat perubahan signifikan terkait dengan tindakan penagihan pajak menyangkut utang pajak tahun 2008 dan seterusnya. Sedangkan untuk utang pajak tahun 2007 dan sebelumnya masih berlaku ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000. Perubahan mendasar terkait tindakan penagihan adalah tentang penentuan saat jatuh tempo pembayaran utang pajak.
        Saat Jatuh tempo pembayaran utang pajak adalah saat dimulainya tindakan penagihan aktif yaitu dengan penerbitan Surat Teguran. Surat Teguran diterbitkan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran utang pajak. Sejalan dengan perubahan UU KUP terakhir melalui Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang, jatuh tempo pembayaran utang pajak tidak lagi dalam waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal ketetapan pajak diterbitkan, tetapi tergantung dengan upaya penyelesaian sengketa dalam penetapan pajak tersebut.
Surat Paksa diterbitkan dan disampaikan setelah 21 (dua puluh satu) hari dari tanggal Surat Teguran. Jika Penanggung tidak melunasi utang pajak maka dilanjutkan penyampaian Surat Perintah melakukan penyitaan dalam jangka waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam dan dilakukan penyitaan terhadap barang-barang
harta milik Penanggung Pajak. Dalam pemilihan objek sita terdapat berbagai kebijakan dan prosedur yang harus diikuti tergantung dari jenis dan karakteristik objek sita tersebut. Setelah Penyitaan dan Wajib Pajak tidak melunasi seluruh utang pajak dan biaya penagihan pajak, maka dilanjutkan dengan penjualan objek sita, baik secara langsung maupun melalui lelang. Apabila penjualan yang dilakukan melalui lelang adalah barang tidak bergerak maka diperlukan pengumuman lelang setelah jangka waktu 14 hari sejak tanggal penyitaan dan dilakukan pengumuman ke dua dalam jangka waktu setelah 10 (sepuluh) hari kemudian. Kemudian setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari lelang dapat dilaksanakan. Surat Perintah Penyitaan
Seketika dan Sekaligus diterbitkan jika ada indikasi tertentu sehingga Penanggung Pajak menghindari pembayaran utang pajak. Demikian juga upaya-upaya lain dilakukan untuk memaksa Penanggung Pajak seperti Pencegahan dan Penyanderaan.
Hal lain yang perlu diperhatikan adalah baik UU KUP dan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa tidak hanya mengatur mengenai dasar penagihan pajak maupun tindakan penagihan pajak. Namun, kedua undang-undang tersebut mengatur pula mengenai hak Wajib Pajak atau Penanggung Pajak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak apabila terdapat kesalahan dalam prosedur penagihan pajak dan mengatur pula mengenai perlindungan hukum bagi pihak ketiga apabila barang miliknya dilakukan penyitaan oleh Jurusita dengan mengajukan sanggahan ke Pengadilan Negeri.


Dasar Penagihan Pajak        Sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UU KUP, Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, merupakan dasar penagihan pajak. Termasuk dalam pengertian ini adalah Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (STPPBB), untuk Pajak Bumi dan Bangunan dan Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar (SKBKB), Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan (SKBKBT), serta Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (STB).
Dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa disebutkan pengertian Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan. Berdasarkan surat ketetapan pajak atau keputusan di atas terdapat satu kesamaan yaitu adanya jumlah pajak yang masih harus di bayar. Jumlah yang masih harus dibayar tersebut ditetapkan jatuh tempo pembayarannya. Jika sampai dengan tanggal jatuh temponya jumlah pajak yang masih harus dibayar tersebut belum dilunasi oleh penanggung pajak, maka akan menjadi tunggakan Pajak. Tunggakan pajak inilah yang menjadi dasar penagihan pajak.
Jatuh Tempo pembayaran Pajak adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (3) UU KUP, Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Keberatan,Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan. Dan bagi Wajib Pajak usaha kecil dan Wajib Pajak di daerah tertentu, jangka waktu pelunasan tersebut dapat diperpanjang paling lama menjadi 2 (dua) bulan yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Pengertian Penagihan Pajak

Penagihan Pajak menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 adalah sebagai berikut:
”Serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.”


istilah - istilah dalam penagihan pajak :

1. Jurusita pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 angka 6 UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
2. Pejabat adalah pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak, menerbitkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus,Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Surat Pencabutan Sita,Pengumuman Lelang, Surat Penentuan Harga Limit, Pembatalan Lelang, Surat Perintah Penyanderaan dan surat lain yang diperlukan untuk penagihan pajak sehubungan dengan Penanggung Pajak tidak melunasi sebagian atau seluruh utang pajak menurut undang-undang dan peraturan daerah.
3. Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya.
4. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, Masa Pajak, dan Tahun Pajak.
5. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak
6. Biaya Penagihan Pajak adalah biaya pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pengumuman Lelang, Pembatalan Lelang, Jasa Penilai dan biaya lainnya sehubungan dengan penagihan pajak.
7. Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan.
8. Objek Sita adalah barang Penanggung Pajak yang dapat dijadikan jaminan utang pajak.
9. Barang adalah tiap benda atau hak yang dapat dijadikan objek sita.
10. Lelang adalah setiap penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli.
11. Kantor Lelang adalah kantor yang berwenang melaksanakan penjualan secara lelang.
12. Risalah Lelang adalah Berita Acara Pelaksanaan Lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang atau kuasanya dalam bentuk yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan lelang.
13. Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap Penanggung Pajak tertentu untuk keluar dari wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
14. Penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan Penanggung Pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu.
15. Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tindakan penagihan pajak dilaksanakan.
16. Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
17. Gugatan atau Sanggahan adalah upaya hukum terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau kepemilikan barang sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan yang bersangkutan.


PENAGIHAN SEKETIKA DAN SEKALIGUS

       Berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Pasal 1 angka (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2010 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan Penagihan Pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, Masa Pajak, dan Tahun Pajak.
         Penagihan Seketika dan Sekaligus diatur dalam Pasal 20 UU KUP, Pasal 6 Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.03/2008 tanggal 2 Februari 2008. Penagihan Seketika dan Sekaligus artinya adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, Masa Pajak,dan Tahun Pajak. Dalam kondisi normal, Penagihan dilaksanakan setelah jatuh tempo pembayaran, didahului dengan penerbitan Surat Teguran, dilanjutkan tindakan penagihan lainnya, namun dalam hal terjadi hal-hal sebagai berikut:
a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usaha, atau menggabungkan usaha, atau memekarkan usaha, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau yang dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh Pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan, maka pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus.


     Penyampaian Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus dilaksanakan secara langsung oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak. Dalam hal diketahui oleh Jurusita Pajak bahwa barang milik Penanggung Pajak akan disita oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan, atau Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, memekarkan usaha, memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, Jurusita Pajak segera melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus dengan melaksanakan penyitaan terhadap sebagian besar barang milik Penanggung Pajak setelah Surat Paksa diberitahukan.



Surat Teguran
         Surat Teguran atau dapat juga disebut Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya. Langkah ini diambil sebagai peringatan agar penanggung pajak segera melunasi utang pajaknya untuk menghindari dilakukannya tindakan penagihan. Surat Teguran juga dimaksudkan agar Penanggung Pajak mempunyai kesempatan sampai dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari, sebelum dilakukan upaya paksa dengan diterbitkannya Surat Paksa.
        Dalam ketentuan Pasal 27 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Perpajakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 diatur bahwa dalam hal Wajib Pajak tidak melunasi jumlah pajak yang masih dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, pajak yang masih harus dibayar tersebut ditagih dengan terlebih dahulu menerbitkan Surat Teguran.
Penerbitan Surat Teguran dilakukan pada Seksi Penagihan, dengan prosedur sebagai berikut:

1. Pelaksana pada Seksi Penagihan meneliti Surat Ketetapan Pajak (SKP)/Surat Tagihan Pajak (STP)/ Surat Tagihan Bea (STB) yang harus diterbitkan Surat Teguran dalam Sistem Administrasi Perpajakan dan meminta persetujuan Kepala Seksi dan kemudian diteruskan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak melalui Sistem Informasi DJP;
2. Kepala Kantor Pelayanan Pajak memeriksa usulan penerbitan Surat Teguran dan memberikan persetujuan penerbitan melalui Sistem Informasi DJP
3. Pelaksana melihat Sistem Informasi DJP dan memeriksa persetujuan penerbitan Surat Teguran dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak, mencetak Surat Teguran dan menyampaikannya kepada Kepala Seksi Penagihan;
4. Kepala Seksi Penagihan meneliti, memaraf Surat Teguran, dan menugaskan kepada Pelaksana untuk menyampaikannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak;
5. Kepala kantor Pelayanan Pajak meneliti, menandatangani Surat Teguran, dan meneruskan kepada pelaksana untuk disampaikan kepada Wajib Pajak;
6. Pelaksana meneliti Surat Teguran yang telah ditandatangani Kepala Kantor Pelayanan Pajak, menatausahakan, dan menyampaikannya kepada Wajib Pajak melalui Subbag Umum.

Surat Paksa
Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya Penagihan Pajak. Surat Paksa diterbitkan dalam hal:
a. Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis;
b. terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus; atau
c. Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Dalam Surat Paksa terdapat 2 (dua) perintah. Perintah pertama ditujukan kepada Penanggung Pajak agar melakukan pelunasan utang pajak dan biaya penagihan dalam jangka waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam. Dan kepada Jurusita yang melaksanakan Surat Paksa atau Jurusita lain yang ditunjuk untuk melanjutkan pelaksanaan Surat Paksa untuk melakukan penyitaan atas barangbarang milik Wajib Pajak/Penanggung Pajak apabila dalam waktu 2 X 24 jam Surat Paksa ini tidak dipenuhi Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.
Surat Paksa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.03/2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2010 dapat diterbitkan dalam hal:
a. Penanggung Pajak telah dilaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus; atau
b. Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak dengan pernyataan dan penyerahan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak. Dengan pernyataan artinya Surat Paksa harus dinyatakan dengan cara dibacakan di depan Penanggung Pajak,dan Salinan Surat Paksa tersebut diserahkan kepada Penanggung Pajak. Tata cara
ini sama seperti tata cara penyampaian putusan Hakim Pengadilan yang memiliki kekuatan eksekutorial. Surat Paksa mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan grosse akta, yaitu putusan pengadilan perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka pemberitahuan kepada Penanggung Pajak oleh Jurusita Pajak dilaksanakan dengan cara membacakan isi Surat Paksa dan kedua belah pihak menandatangani Berita Acara sebagai pernyataan bahwa Surat Paksa telah diberitahukan. Selanjutnya salinan Surat Paksa diserahkan kepada Penanggung Pajak, sedangkan asli Surat Paksa disimpan di kantor Pejabat

Beberapa Pengertian Terkait Penyitaan
Berdasarkan Pasal 1 angka 12 Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa disebutkan bahwa penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang Penanggung Pajak guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan dari tindakan penyitaan sesungguhnya tidak untuk melakukan penjualan Barang Milik Penanggung Pajak, melainkan hanya untuk menguasai barang Penanggung Pajak 
sebagai jaminan pelunasan utang pajak. Dengan demikian, sampai dengan saat dilakukannya Penyitaan Wajib Pajak masih diberikan kesempatan untuk melakukan pelunasan utang pajak dan secara persuasif dihimbau untuk melakukan pelunasan untuk utang pajak dan biaya penagihan pajak.Akibat hukum dari penyitaan adalah beralihnya hak kepemilikan atas barang Penanggung Pajak kepada Negara, sehingga selama dalam masa penyitaan hak-hak kepemilikan barang Penanggung Pajak menjadi hilang. Karena penyitaan berkaitan dengan pengurangan hak-hak asasi maka untuk melaksanakan penyitaan barang milik Penanggung Pajak tersebut diperlukan suatu prosedur yang mengatur secara rinci, jelas dan tegas yang meliputi status, nilai, serta tempat penyimpanan atau penitipan barang sitaan milik Penanggung Pajak dengan tetap memberikan perlindungan kepentingan pihak ketiga maupun masyarakat Wajib Pajak. Penyitaan dilakukan oleh Jurusita Pajak berdasarkan Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP) yang diterbitkan oleh Pejabat penerbit Surat Paksa.
Penerbitan Surat Perintah Melakukan Penyitaan dilakukan apabila utang pajak tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak tanggal Surat Paksa diberitahukan kepada wajib Pajak.
Barang-barang yang dapat dijadikan objek sita dapat berupa:
a. barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito, tabungan,saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu,obligasi, saham, atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain; dan atau
b. barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi kotor tertentu.Kapal dapat dianggap sebagai barang tidak bergerak jika minimum isi kotor 20 M3 (dua puluh meter kubik).

Terkait objek sita atas barang-barang tertentu karena sifatnya yang khusus,diberikan pengaturan tersendiri terkait tata cara penyitaannya. Barang-barang tersebut adalah:
- perhiasan emas, permata dan sejenisnya
- uang tunai termasuk mata uang asing
- kekayaan Penanggung Pajak yang disimpan di bank
- surat berharga yang diperdagangkan di bursa efek
- surat berharga yang tidak diperdagangkan di bursa efek
- piutang
- penyertaan modal pada perusahaan lain
- Penyitaan Barang Tidak Bergerak Tanah dan bangunan

Barang-barang yang dikecualikan dari penyitaan
Pasal 15 ayat (1) UU PPSP mengatur mengenai barang bergerak milik Penanggung Pajak yang dikecualikan dari penyitaan yaitu:
a. pakaian dan tempat tidur beserta perlengkapannya yang digunakan oleh Penanggung Pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya.
b. persediaan makanan dan minuman untuk keperluan satu bulan beserta peralatan memasak yang berada di rumah, termasuk obat-obatan yang dipergunakan Penanggung Pajak beserta keluarganya.
c. perlengkapan Penanggung Pajak yang bersifat dinas yang diperoleh dari negara;
d. buku-buku yang bertalian dengan jabatan atau pekerjaan Penanggung Pajak alat-alat yang dipergunakan untuk pendidikan, kebudayaan dan keilmuan;
e. peralatan dalam keadaan jalan yang masih digunakan untuk melaksanakan pekerjaan atau usaha sehari-hari dengan jumlah seluruhnya tidak lebih dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) atau jumlah lain yang ditetapkan Menteri Keuangan atau Kepala Daerah; atau
f. peralatan penyandang cacat yang digunakan oleh Penanggung Pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya.

Pejabat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan. (SPMP) dan SPMP adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Pejabat untuk melaksanakan penyitaan. Apabila utang pajak tidak dilunasi Penanggung Pajak dalam jangka waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam. Pelaksanaan Surat Paksa tidak dapat dilanjutkan dengan penyitaan sebelum lewat waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam setelah Surat Paksa diberitahukan. Jangka waktu ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada Penanggung Pajak melunasi utang pajak sebagaimana tercantum dalam Surat Paksa yang bersangkutan.
Penyitaan dilaksanakan oleh Jurusita Pajak dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah dewasa, penduduk Indonesia, dikenal oleh Jurusita Pajak, dan dapat dipercaya. Kehadiran para saksi dimaksudkan untuk meyakinkan bahwa pelaksanaan penyitaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuanyang berlaku. Untuk mempermudah tugas Jurusita pemilihan saksi telah disiapkan sejak dari rencana melakukan penyitaan. Saksi yang dipilih boleh sesama Jurusita, atasan atau Kepala Seksi Penagihan, atau dapat orang lain yang ada di Seksi Penagihan. Selain untuk memudahkan koordinasi, saksi tersebut dapat membantu kelancaran tugas penyitaan.
Sesuai Pasal 4 ayat (2) PP Nomor 135 Tahun 2000 diatur bahwa dalam melaksanakan penyitaan, Jurusita Pajak harus :
a. memperlihatkan kartu tanda pengenal Jurusita Pajak;
b. memperlihatkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan; dan
c. memberitahukan tentang maksud dan tujuan penyitaan
Ketentuan ini dimaksudkan agar memberikan kepastian bagi Penanggung Pajak bahwa Jurusita memang benar-benar menjalankan penugasan yang berasal dari Pejabat, dan Penanggung pajak dapat diyakinkan bahwa maksud dan tujuan penyitaan adalah untuk pelunasan Utang Pajak Penanggung Pajak. Dalam kesempatan ini juga dijelaskan hak dan kewajiban Penanggung Pajak sehubungan dengan kegiatan penyitaan ini, serta masih ada kesempatan untuk Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan.
Setiap melaksanakan penyitaan, Jurusita Pajak membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita yang ditandatangani oleh Jurusita Pajak, Penanggung Pajak dan saksi-saksi. Berita Acara Pelaksanaan Sita merupakan pemberitahuan kepada Penanggung Pajak dan masyarakat bahwa penguasaan barang Penanggung Pajak telah berpindah dari Penanggung Pajak kepada Pejabat. Oleh karena itu, dalam setiap penyitaan, Jurusita Pajak harus membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita secara jelas dan lengkap.

Pengertian Pencegahan dan Penyanderaan
Pengertian Pencegahan dalam Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan kemudian ditegaskan dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 adalah larangan yang bersifat sementara terhadap Penanggung Pajak tertentu untuk keluar dari wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan ditegaskan dalam Pasal 1 angka 4 yang dimaksud dengan Penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan Penanggung Pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu.
Syarat Pencegahan
Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa diatur bahwa Pencegahan hanya dapat dilakukan terhadap Penanggung Pajak yang mempunyai jumlah utang pajak sekurang-kurangnya sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajak.
Dengan demikian, Pencegahan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan pencegahan yang diterbitkan oleh Menteri atas permintaan Pejabat atau atasan Pejabat yang bersangkutan.Penjelasan Pasal 29 Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa menegaskan bahwa Pencegahan diperlukan sebagai salah satu upaya penagihan pajak. Namun, agar pelaksanaan pencegahan tidak sewenang-wenang, maka pelaksanaan pencegahan sebagai upaya penagihan pajak diberikan syarat-syarat,baik yang bersifat kuantitatif, yakni harus memenuhi utang pajak dalam jumlah tertentu, maupun yang bersifat kualitatif, yakni diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajak sehingga pencegahan hanya dilaksanakan secara sangat selektif dan hati-hati.

Syarat Penyanderaan.
Pasal 33 Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 diatur mengenai persyaratan penyanderaan yaitu:
- Penyanderaan hanya dapat dilakukan terhadap Penanggung Pajak yang mempunyai utang pajak sekurang-kurangnya sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajak.
- Penyanderaan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan yang diterbitkan oleh Pejabat setelah mendapat izin tertulis dari Menteri atau Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

D. Tata Cara Pencegahan dan Penyanderaan
1. Pencegahan
Pencegahan dilakukan berdasarkan permintaan pencegahan bepergian ke luar negeri dari Pejabat di tempat Wajib Pajak terdaftar kepada Direktur Jenderal cq.
Direktur Pemeriksaan dan Penagihan dengan menyampaikan data-data sebagai berikut:
a. Data Penanggung Pajak
- Nama Wajib Pajak
- NPWP
- Alamat
- Nama Penanggung Pajak
- NPWP
- Alamat
- Jabatan
- Umur/Tanggal Lahir
- Jenis Kelamin
- Kewarganegaraan
- Nomor Identitas (Passport/KTP)
b. Pertimbangan/alasan dilakukannya pencegahan
c. Data pendukung, yaitu:
- Daftar kelengkapan data pencegahan
- Ikhtisar pencegahan ke luar negeri
- Fotokopi Kartu Pengawasan Tunggakan Pajak (print out data tunggakan
pajak)
- Akta pendirian badan usaha dan perubahannya (khusus Wajib Pajak
Badan)
- Fotokopi SPT Tahunan PPh Badan/Orang Pribadi terakhir Fotokopi permohonan NPWP Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang akan
dicegah
Perpanjangan dilakukan berdasarkan permintaan perpanjangan pencegahan bepergian ke luar negeri dari Kepala KPP/KPPBB di tempat Wajib Pajak terdaftar kepada Direktur Jenderal cq. Direktur Pemeriksaan dan Penagihan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pencegahan berakhir, dengan menyampaikan data-data
pendukung sebagai berikut:
a. ikhtisar pencegahan ke luar negeri
b. Fotokopi Kartu Pengawasan Tunggakan Pajak (print out data tunggakan
pajak)
Pencabutan dilakukan berdasarkan permintaan pencabutan pencegahan bepergian ke luar negeri dari Pejabat di tempat Wajib Pajak terdaftar kepada Direktur Jenderal Pajak. Apabila terdapat pembayaran oleh Wajib Pajak, maka segera dilakukan konfirmasi atas SSP lembar ke-3 yang diterima KPP kepada Kantor Penerima Pembayaran (Bank Persepsi atau Kantor Pos). Hasil konfirmasi tersebut langsung diinformasikan ke Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Pajak. Surat permintaan pencabutan pencegahan dibuat dengan menyertakan data-data pendukung sebagai berikut:
a. Fotokopi Keputusan Menteri Keuangan Pencegahannya
b. Fotokopi SSP/Bukti Pbk/Putusan Keberatan dan/atau Banding
c. Fotokopi MPN/MP3
d. Fotokopi Kartu Pengawasan Tunggakan Pajak (print out data tunggakan
pajak)


Penyanderaan
a. Permohonan izin penyanderaan diajukan oleh Kepala Kantor kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak u.p. Direktur Pemeriksaan Penyidikan dan Penagihan Pajak dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang bersangkutan dengan memuat:
1) Identitas Penanggung Pajak yang akan disandera
2) Jumlah utang pajak yang belum dilunasi, disertai Kartu Pengawasan Tunggakan Pajak Penanggung Pajak yang bersangkutan sampai dengan tanggal usulan penyanderaan (KP.RIKPA 4.3.1) dan upaya hukum yang
ditempuh Wajib Pajak/Penanggung Pajak (Keberatan/Peninjauan Kembali, Banding, Gugatan, Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung).
3) Tindakan penagihan pajak, meliputi penagihan pajak persuasif dan represif, yang telah dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak/Pajak Bumi dan Bangunan dan melampirkan fotokopi Surat Paksa dan Berita Acara Penyampaian Surat Paksa.
4) uraian tentang adanya petunjuk bahwa Penanggung Pajak diragukan itikad baiknya dalam pelunasan utang pajak, meliputi:
1. Penanggung Pajak tidak merespons himbauan untuk melunasi utang pajak;
2. Penanggung Pajak tidak menjelaskan/tidak bersedia melunasi utang pajak baik sekaligus maupun angsuran;
3. Penanggung Pajak tidak bersedia menyerahkan hartanya untuk melunasi utang pajak;
4. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selamalamanya atau berniat untuk itu;
5. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
.a. Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya atau menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya.
b. Direktur Jenderal Pajak u.p. Direktur Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak setelah menerima izin tertulis dari Menteri Keuangan,segera mengirimkan izin tertulis tersebut kepada Kepala Kantor yang bersangkutan dengan kurir atau pos kilat tercatat atau pos kilat khusus.
c. Kepala Kantor menerbitkan Surat Perintah Penyanderaan seketika setelah diterimanya izin tertulis dari Menteri Keuangan yang dikirim melalui Direktur Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, dengan menggunakan formulir Surat Perintah Penyanderaan.
d. Jurusita Pajak menyampaikan Surat Perintah Penyanderaan langsung kepada Penanggung Pajak dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang penduduk Indonesia yang telah dewasa, dikenal oleh Jurusita Pajak dan dapat
dipercaya.
e. Dalam melaksanakan penyanderaan Jurusita Pajak dapat meminta bantuan Kepolisian atau Kejaksaan.
f. Dalam hal Penanggung Pajak yang akan disandera tidak dapat ditemukan,bersembunyi atau melarikan diri, Jurusita Pajak melalui Kepala Kantor atau atasannya, dapat meminta bantuan Kepolisian atau Kejaksaan untuk menghadirkan Penanggung Pajak yang tidak dapat ditemukan tersebut.
g. Dalam hal Penanggung Pajak yang akan disandera berada di luar wilayah kerja Kepala Kantor yang menerbitkan Surat Paksa, atau Penanggung Pajak yang akan disandera tersebut melarikan diri atau bersembunyi ke luar wilayah kerja Kepala Kantor yang menerbitkan Surat Paksa, maka Kepala Kantor dimaksud tetap dapat menerbitkan Surat Perintah Penyanderaan, dan memerintahkan Jurusita Pajak untuk melaksanakan penyanderaan terhadap Penanggung Pajak yang berada di luar wilayah kerjanya.
h. Dalam hal Penanggung Pajak yang akan disandera berada di luar wilayah kerja Kepala Kantor yang menerbitkan Surat Paksa, Kepala Kantor dimaksud dapat meminta bantuan kepada Kepala Kantor yang wilayah kerjanya merupakan tempat kedudukan, tempat keberadaan, atau tempat persembunyian Penanggung Pajak yang akan disandera.

Jangka Waktu Pencegahan dan Penyanderaan
1. Pencegahan
Jangka waktu pencegahan paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang untuk selama-lamanya 6 (enam) bulan.
2. Penyanderaan
Masa penyanderaan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Penanggung Pajak ditempatkan dalam tempat penyanderaan dan dapat diperpanjang untuk selama-lamanya 6 (enam) bulan.
Penentuan lamanya penyanderaan didasarkan pada:
- perhitungan besarnya utang pajak
- besarnya jumlah harta yang disembunyikan
- hubungan harta yang disembunyikan tersebut dengan itikad tidak baik
Penanggung Pajak untuk melunasi utang pajaknya Izin perpanjangan jangka waktu penyanderaan dapat sekaligus diberikan oleh Menteri Keuangan yang berwenang pada waktu memberikan izin penyanderaan.Apabila izin perpanjangan penyanderaan sekaligus diberikan maka tidak diperlukan permohonan izin baru.


Lelang
Dalam penjelasan pada bab sebelumnya dijelaskan bahwa tindakan penagihan selanjutnya setelah dilakukan penyitaan terhadap asset Wajib Pajak atau Penanggung Pajak adalah pelaksanaan lelang. Terhadap asset Penanggung Pajak yang telah dilakukan Penyitaan berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Sita, apabila telah melampaui waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan dan Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan biaya Penagihan Pajak,Pejabat melakukan penjualan barang sitaan. Penjualan barang sitaan pada dasarnya dilakukan dengan melalui lelang di muka umum.
Lelang menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa adalah setiap penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli. Sementara pelaksanaan penjualan lelang dilakukan oleh Kantor Lelang.

Syarat-syarat Lelang
Syarat lelang adalah persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan lelang, hal tersebut diatur dalam Pasal 17 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.06/2010 diatur bahwa Penjual/Pemilik Barang dapat mengajukan syarat-syarat lelang tambahan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
a. jangka waktu bagi peserta lelang untuk melihat, meneliti secara fisik barang yang akan dilelang;
b. jangka waktu pengambilan barang oleh Pembeli; dan/atau
c. jadwal penjelasan lelang kepada peserta lelang sebelum pelaksanaan lelang (aanwijzing).

Pelaksanaan Lelang
Adapun pelaksanaan lelang dilakukan dengan uraian sebagai berikut:
a. Penjualan secara lelang terhadap barang yang disita dilaksanakan paling singkat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman lelang melalui media massa.
b. Kepala Kantor bertindak sebagai penjual barang yang disita mengajukan permohonan lelang kepada Kantor Lelang sebelum pelaksanaan lelang.
c. Kepala Kantor menentukan nilai limit dan diserahkan kepada Pejabat Lelang selambat-lambatnya pada saat akan dimulainya pelaksanaan lelang.
d. Kepala Kantor atau yang mewakilinya menghadiri pelaksanaan lelang untuk:
- menentukan dilepas atau tidaknya barang yang dilelang apabila harga penawaran yang diajukan oleh calon pembeli lebih rendah dari harga limit yang ditentukan,
- menghentikan lelang apabila hasil lelang sudah cukup untuk melunasi utang pajak dan atau biaya penagihan pajak,
- menandatangani asli Risalah Lelang
e. Kepala Kantor, Kepala Seksi Penagihan dan Jurusita Pajak, termasuk istri,keluarga sedarah dan semenda dalam keturunan garis lurus, serta anak angkat; tidak diperbolehkan membeli barang sitaan yang dilelang.
f. Lelang tetap dapat dilaksanakan meskipun:
- Wajib Pajak sedang mengajukan keberatan dan belum memperoleh keputusan keberatan,
- Wajib Pajak/Penanggung Pajak tidak hadir.
g. Lelang tidak dilaksanakan dalam hal:
- Wajib Pajak/ Penanggung Pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak
- Terdapat putusan pengadilan
- Objek lelang musnah
h. Pejabat harus menghentikan pelaksanaan lelang meskipun barang yang akan dilelang masih ada apabila hasil lelang sudah mencapai jumlah yang cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak. Sisa barang dan kelebihan hasil lelang harus dikembalikan kepada Penanggung Pajak paling lambat 3 hari setelah pelaksanaan lelang.
i. Penggunaan hasil lelang terlebih dahulu untuk membayar biaya penagihan pajak dan sisanya untuk membayar utang pajak.
j. Biaya penagihan pajak ditambah 1% dari:
- Hasil penjualan barang yang dikecualikan dari penjualan secara lelang
- Pokok lelang dari penjualan secara lelang.


Pembatalan Lelang
Pembatalan lelang berdasarkan Pasal 24 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.06/2010 diatur bahwa lelang hanya dapat dibatalkan dengan permintaan Penjual atau penetapan provisional atau putusan dari lembaga peradilan umum. Pembatalan lelang dengan putusan/penetapan pengadilan disampaikan secara tertulis dan harus sudah diterima oleh Pejabat Lelang paling lama sebelum lelang dimulai. Dalam hal terjadi pembatalan sebelum lelang, Penjual dan Pejabat Lelang harus mengumumkan kepada Peserta Lelang pada saat pelaksanaan lelang. Pembatalan lelang atas permintaan Penjual dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Penjual.
Pembatalan lelang disampaikan secara tertulis dan sudah harus diterima oleh Pejabat Lelang paling lama 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Dalam hal terjadi pembatalan sebelum lelang, Penjual harus mengumumkan pembatalan pelaksanaan, paling lama 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan lelang, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Pengumuman pembatalan pelaksanaan lelang harus diumumkan dalam surat kabar harian yang sama dalam hal Pengumuman Lelang dilakukan melalui surat kabar harian. Pembatalan lelang sebelum pelaksanaan lelang diluar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan oleh Pejabat Lelang dalam hal:
a. SKT untuk pelaksanaan lelang tanah atau tanah dan bangunan belum ada;
b. barang yang akan dilelang dalam status sita pidana, khusus Lelang Eksekusi;
c. terdapat gugatan atas rencana pelaksanaan Lelang Eksekusi berdasarkan Pasal 6 UUHT dari pihak lain selain debitor/suami atau istri debitor/tereksekusi;
d. barang yang akan dilelang dalam status sita jaminan/sita eksekusi/sita pidana, khusus Lelang Noneksekusi;
e. tidak memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang karena terdapat perbedaan data pada dokumen persyaratan lelang;
f. Penjual tidak dapat memperlihatkan atau menyerahkan asli dokumen kepemilikan kepada Pejabat Lelang;
g. Penjual tidak hadir pada saat pelaksanaan lelang, kecuali lelang yang dilakukan melalui internet;
h. Pengumuman Lelang yang dilaksanakan Penjual tidak dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan;
i. keadaan memaksa (force majeur)/kahar;
j. Nilai Limit yang dicantumkan dalam Pengumuman Lelang tidak sesuai dengan surat penetapan Nilai Limit yang dibuat oleh Penjual/Pemilik Barang; atau
k. Penjual tidak menguasai secara fisik barang bergerak yang dilelang.

Pengertian Penghapusan Piutang Pajak
Pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 565/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan. Sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 539/KMK.03/2002 mengatur mengenai piutang pajak yang dapat dihapuskan adalah:
1. piutang pajak yang tercantum dalam:

a. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT),
b. Surat Ketetapan Pajak (SKP),
c. Surat Ketetapan Pajak Tambahan (SKPT),
d. Surat Tagihan Pajak (STP),
e. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB),
f. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT),
g. Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar (SKBKB),
h. Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan (SKBKBT),
i. Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (STB),dan
j. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding,yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah; atau

2. Piutang pajak yang menurut data administrasi tidak dapat atau tidak mungkin
ditagih lagi, disebabkan karena:

a. Wajib Pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan
tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan,
b. Wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi,
c. hak untuk melakukan penagihan sudah daluwarsa; atau
d. sebab lain sesuai hasil penelitian.

3. Piutang pajak Wajib Pajak Badan yang menurut data administrasi Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, disebabkan karena:
a. Wajib Pajak bubar, likuidasi , atau pailit dan pengurus, direksi, komisaris,pemegang saham, pemilik modal, atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator, atau kurator tidak dapat ditemukan;
b. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak memiliki harta kekayaan lagi;
c. Penagihan pajak secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian Salinan Surat Paksa kepada pengurus, direksi, likuidator, kurator, pengadilan negeri, pengadilan niaga, atau Pemerintah Daerah setempat, baik secara langsung maupun dengan menempelkan pada papan pengumuman atau media massa;
d. hak untuk melakukan penagihan pajak sudah daluwarsa; atau
e. sebab lain sesuai hasil penelitian

E. Syarat-syarat Penghapusan Piutang Pajak

Penghapusan piutang pajak dapat dilakukan dalam hal hak menagih Direktorat Jenderal Pajak telah melampaui jangka waktu dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penerbitan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali.
Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau piutang pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, Direktorat Jenderal Pajak wajib dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi dan hasilnya dilaporkan dalam Laporan Hasil Penelitian. Laporan Hasil Penelitian tersebut harus menggambarkan keadaan Wajib Pajak atau Piutang Pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya Piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi sehingga diusulkan untuk dihapus.
Piutang Pajak hanya dapat diusulkan untuk dihapuskan setelah adanya Laporan Hasil Penelitian dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak setiap akhir tahun takwim menyusun Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak berdasarkan Laporan Hasil Penelitian. Usulan Penghapusan Piutang Pajak setiap awal tahun berikutnya disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atasannya. Selanjutnya, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak menyampaikan Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak yang telah diteliti kepada Direktur Jenderal Pajak.


STP bunga penagihan
Surat Tagihan Pajak (STP) Bunga/Denda Penagihan bisa dikatakan sebagai bunga atas bunga, kenapa? karena dasar pengenaan STP adalah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding dan Putusan Peninjauan Kembali yang dalam nilai ketetapan tersebut telah mengandung unsur sanksi administrasi berupa bunga.
STP Bunga/Denda Penagihan adalah timbul apabila : i) pajak yang masih harus dibayar pada saat jatuh tempo pelunasan tidak atau kurang dibayar, ii) Wajib Pajak diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran/pelunasan utang pajak, iii) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian dan iv) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian.
Dasar hukum pengenaan STP Bunga/Denda Penagihan
1. Pasal 19 Ayat (1)
 “Apabila Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, serta Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, pada saat jatuh tempo pelunasan tidak atau kurang dibayar, atas jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar itu dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk seluruh masa, yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pelunasan atau tanggal diterbitkannya Surat Tagihan Pajak, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan”
 2. Pasal 19 Ayat (2)
“Dalam hal Wajib Pajak diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak juga dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah pajak yang masih harus dibayar dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan”
 3. Pasal 25 ayat (9)
“Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan”
 4. Pasal 27 Ayat (5d)
“Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan”
Berdasarkan lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 25/PJ/2008 Tentang Bentuk Dan Isi Nota Penghitungan, Surat Ketetapan Pajak Dan Surat Tagihan Pajak, bagian petunjuk pengisian nota perhitungan STP Bunga/Denda Penagihan, peruntukan Pasal 19 ayat (1) KUP dan Pasal 19 Ayat (2) KUP adalah untuk menghitung STP Bunga Penagihan dari SKPKB atau SKPKBT yang terlambat dan/atau kurang bayar atau mendapat ijin untuk mengangsur atau menunda pembayaran/pelunasan utang pajak atau SK Keberatan, Put.Banding dan Put.Peninjauan Kembali tahun pajak sebelum tahun 2008. Sedangkan Pasal 25 Ayat (9) KUP dan Pasal 27 Ayat (5d) KUP adalah untuk mengenakan denda atas Surat Keputusan Keberatan tahun pajak 2008 dst. atau Putusan Banding tahun pajak 2008 dst. yang ditolak atau diterima sebagian.
 Saat jatuh tempo pembayaran pajak adalah 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan SKPKB atau SKPKBT, SK Keberatan, SK Pembetulan, Putusan Banding dan Putusan Peninjauan Kembali. Tarif sanksi bunga adalah 2% (dua persen) per bulan untuk seluruh masa, yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pelunasan atau tanggal diterbitkannya Surat Tagihan Pajak, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
 Jika jumlah bulan untuk menghitung sanksi bunga dalam SKP/STP adalah maksimal 24 bulan, maka dalam menghitungan sanksi bunga penagihan jumlah bulan yang dapat diperhitungkan tidak dibatasi, artinya dapat lebih dari 24 bulan tergantung kapan Wajib Pajak melunasi utang pajaknya atau kapan pengenaan sanksi bunga tersebut dibuat. Saat pembuatan STP Bunga Penagihan adalah Bulan Juni dan Desember dalam setiap satu tahun dua kali.
 Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) UU No. Tahun 2009 tentang KUP pengenaan sanksi bunga penagihan hanya dapat dikenakan kepada  SKPKB atau SKPKBT, SK Keberatan, SK Pembetulan, Put. Banding dan Put. Peninjauan Kembali, sedangkan atas STP (misal atas STP Pasal 25)  tidak dapat dikenakan sanksi bunga penagihan.
contoh :
Apabila Wajib Pajak Kurang/Tidak membayar tagihan pajak pada waktunya, mengangsur atau menunda pembayaran, maka dikenakan bunga sebesar 2 persen sebulan
Contoh :
-
Atas jumlah pajak yang kurang dibayar. Surat Ketetapan Pajak Penghasilan ( SKP PPh )
Pajak yang terutang atau ditagih sebesar Rp 200.000 . SKP diterbitkan tanggal 10 Oktober 1996. Harus dilunasi paling lambat tanggal 10 November 1996, tetapi baru dibayar sejumlah Rp 120.000 pada tanggal 1 November 1996 Sampai tanggal batas waktu pembayaran ( 10 November 1996 ) terakhir sisa tagihan tidak dibayar lagi oleh Wajib Pajak
Pada tanggal 18 November 1996 diterbitkan Surat Tagihan Pajak oleh Direktur Jenderal Pajak 
( Kepala KPP ) sebagai berikut:
Pajak terutang 200.000
Dibayar pada waktunya 120.000
----------
Kurang dibayar   80.000
- Bunga :
Dihitung satu bulan = 1 x 2% x Rp 80.000 = Rp 1.600
Bunga tersebut ditagih dengan STP.
-
Atas jumlah pajak yang terlambat dibayar
Dasarnya sama dengan contoh diatas ( a )
Dibayar penuh tapi terlambat , misalnya dibayar tanggal 20 November 1996 . Tanggal 24 November 1996 diterbitkan STP. Bunga terutang dalam Surat Tagihan Pajak dihitung satu bulan.
= 1 x 2 % x 200.000 = 4.000
-
Atas jumlah pajak yang kurang dan terlambat dibayar
Dasarnya sama dengan contoh ( a )
Dibayar sejumlah 120.000 pada tanggal 20 November 1996 . tanggal 24 November 1996 diterbitkan STP. Bunga terhitung satu bulan = 1 x 2 % x 200.000 = 4.000
-
Dalam hal Wajib Pajak mengangsur jumlah pajaknya juga dikenakan bunga sebesar 2 % sebulan.
-
Dalam hal Wajib Pajak diperbolehkan menunda penyampaian SPT dan ternyata perhitungan sementara pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (5) kurang dari jumlah pajak sebenarnya terutang, maka atas kekurangan pembayaran pajak tersebut dikenakan bunga 2 % sebulan yang dihitung dari saat berakhirnya kewajiban menyampaikan SPT sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) huruf b sampai dengan hari dibayarnya kekurangan pembayaran tersebut.




sumber : Bahan ajar Sistem Aplikasi Perpajakn Modern 
              UU KUP No. 28 tahun 2007 

Artikel Terkait :

18 komentar:

good jobs, ... utk anggota kelompok yg belum di bantu jika ybs mengalami kesulitan. Semua tulisan yang dipublish sumber/refrensi nya disebutkan ya ...

Heni Sulastri love kreatifitas dan inovasi

Bersama anda membangun bangsa , yuu

ok bu
saya akan bantu anggota kelompok saya bu'

ia bu'
lupa saya bu' cantumkannya
hehehee

jika ada yg kurang dari blog saya
saya minta maaf y bu'
"Mohon Bimbingannya bu"
^_^

Komentar ini telah dihapus oleh administrator blog.

wah, jadi teringat mata kuliah perpajakan.
keren2x.
:D

Pada dasarnya Tindakan Penagihan Pajak tidak akan dilakukan jika WP mampu dan mau menyelesaikan kewajiban perpajakannya sebelum lewat jatuh tempo dalam penyampaian SPT... Semangat memajukan bangsa!!

keren jok blognya .
ajarin juga , hehe

ku ajarin biar jadi halman pertama di google
kyk punya ku
(OOT)
hehehehe

anak teknik baca ginian, sumpah kagak ngarti..
hehehe

@cnberbagi

kn yg lain bs gan di baca
hahaha

mantap bos !!!

http://argantputra.blogspot.com/

nice artikel, baru selesai magang di kpp pma 3 bulan kemaren, ini dapet artikel penagihan, yang pelayanannya ada ga mas?

khoirina annisa :ada mbak
bntr y akan sya publish :)

waaahhh infonya bermanfaat banget..
thanks
fighting :D

terima kasih banyak. artikelnya sangat bermanfaat :)

sangat bermanfaat bagi pajak fiskus dan negara :))))))))
Lanjutkan

Poskan Komentar

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Welcome to my blog setelah membaca jangan lupa beri komentar ya dan jangan lupa share dan tambahkan tambahkan + pada google + (sebagai tanda terima kasih anda ) ^_^